RANGKUMAN UUD 1945

Bab	Tentang	Pasal	Ayat	Inti
I – Bentuk dan Kedaulatan	Bentuk	1	1	Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Bentuk = Republik
	Kedaulatan		2	Kedaulatan di tangan rakyat Kedaulatan berdasarkan UU
	Negara Hukum		3	Negara Indonesia -> Negara Hukum
II – MPR	Anggota MPR	2	1	MPR = DPR + DPD DPR + DPD dipilih melalui Pemilu Pemilu DPR + DPD berdasarkan UU
	Sidang MPR		2	Sidang MPR minimal 1x 5 tahun Sidang MPR di Ibukota Negara
	Putusan MPR		3	Putusan MPR berdasarkan voting
	Wewenang MPR	3	1	Wewenang MPR = Mengubah dan Menetapkan UUD
			2	Wewenang MPR = Melantik Presiden + Wapres
			3	Wewenang MPR = Memberhentikan Presiden + Wapres menurut UUD
III – Kekuasan Pemerintahan Negara	Wewenang Utama Presiden	4	1	Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
			2	Presiden dibantu 1 orang Wapres
		5	1	Wewenang Presiden = Mengajukan RUU pada DPR
			2	Wewenang Presiden = Mengajukan PP
	Syarat Presiden/Wapres	6	1	Syarat Utama menjadi Presiden/Wapres: a. WNI sejak lahir b. tidak pernah menerima WN lain karena kemauan sendiri c. tidak pernah mengkhianati negara d. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas
			2	Syarat menjadi Presiden/Wapres diatur UU
	Pemilihan Presiden/Wapres	6A	1	Presiden/Wapres dipilih satu pasangan Presiden/Wapres dipilih langsung oleh rakyat
			2	Capres/Cawapres diusulkan Parpol/gabungan Parpol sebelum Pemilu
			3	Syarat Pemilu 1 Putaran: a. >50% dari total suara b. Minimal 20% suara di setiap provinsi dari >50% total provinsi
			4	Jika tidak memenuhi Syarat Pemilu 1 Putaran: 2 pasang Capres-Cawapres yang memperoleh suara terbanyak dipilih untuk menentukan pemenang (2 Putaran)
			5	Tata Cara Pemilihan Presiden/Wapres diatur UU
	Masa Jabatan Presiden/Wapres	7		Presiden/Wapres menjabat selama 5 tahun, setelah itu Presiden/Wapres dapat dipilih lagi untuk 1x masa jabatan.
	Pemberhentian Presiden/Wapres	7A		Presiden/Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila: a. melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela) b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres
	Mekanisme Pemberhentian Presiden/Wapres	7B	1	Usul pemberhentian Presiden/Wapres hanya dapat dilakukan setelah mengajukan permintaan kepada MK
			2	Usul tersebut dalam rangka fungsi pengawasan DPR
			3	Pengajuan permintaan kepada MK hanya dapat dilakukan jika: a. Sidang Paripurna dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir
			4	MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan permintaan tersebut maksimal 90 hari sejak diterimanya permintaan oleh MK
			5	Jika MK menyetujui, DPR mengadakan sidang paripurna untuk memberikan usul pemberhentian Presiden/Wapres kepada MPR
			6	MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden/Wapres maksimal 30 hari sejak diterimanya usul tersebut oleh MPR
			7	Keputusan MPR tersebut harus diambil jika: a. Sidang Paripurna dihadiri minimal ¾ jumlah anggota MPR b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir c. Setelah Presiden/Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan
	Pembekuan/ Pembubaran DPR	7C		Presiden tidak berwenang membekukan/membubarkan DPR
	Kekosongan Kekuasaan Eksekutif	8	1	Jika terjadi kekosongan Presiden, kekuasaan eksekutif digantikan oleh Wapres
			2	Jika terjadi kekosongan Wapres: a. Presiden mengajukan 2 calon b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Wapres maksimal 60 hari
			3	Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres dalam waktu bersamaan: a. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Presiden dan Wapres dari dua Parpol peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya
	Sumpah – Janji Presiden/Wapres	9	1	Sebelum menjabat, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan MPR/DPR
			2	Jika MPR/DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan MA
	Kekuasaan Tertinggi TNI	10		Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
	Perjanjian Internasional	11	1	Wewenang Presiden = Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain
			2	Jika Perjanjian Internasional tersebut: a. berdampak signifikan pada beban keuangan negara b. mengharuskan perubahan/pembentukan UU Maka Perjanjian Internasional tersebut harus dengan persetujuan DPR
			3	Ketentuan Perjanjian Internasional diatur UU
	Pernyataan Keadaan Bahaya	12		Wewenang Presiden = Menyatakan keadaan bahaya Hal ini diatur UU
	Duta dan Konsul	13	1	Wewenang Presiden = Mengangkat duta dan konsul
			2	Pengangkatan duta dan konsul, memperhatikan pertimbangan DPR
			3	Penerimaan duta negara lain, memperhatikan pertimbangan DPR
	Grasi, Rehabilitasi Amnesti, dan Abolisi	14	1	Wewenang Presiden = Memberikan grasi dan rehabilitasi Pemberian grasi dan rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan MA
			2	Wewenang Presiden =  Memberikan amnesti dan abolisi Pemberian amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR
	Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	15		Wewenang Presiden = Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur UU
	Dewan Pertimbangan	16		Wewenang Presiden = Membentuk dewan pertimbangan yang betugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden
IV – Dewan Perimbangan Agung
V – Kementerian Negara	Kementerian Negara	17	1	Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
			2	Wewenang Presiden = Mengangkat dan memberhentikan menteri
			3	Setiap menteri membidangi urusan tertentu
			4	Pembentukan, pengubahan, dan pengubahan kementerian negara diatur UU
VI – Pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah	18	1	NKRI terdiri dari provinsi-provinsi Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemeintahan daerah yang diatur dengan UU
			2	Pemerintahan daerah mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
			3	Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipillih melalui pemilu
			4	Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis
			5	Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah Pusat yang ditentukan UU
			6	Pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan lain
			7	Susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur UU
	Otonomi Daerah	18A	1	Hubungan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah, diatur UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
			2	Hubungan keuangan, pelayanan umun, SDA, dan sumber daya lainnya diatur UU
	Otonomi Khusus	18B	1	Negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur UU
			2	Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU
VII – DPR	Anggota DPR	19	1	Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
	Susunan DPR		2	Susunan DPR diatur UU
	Sidang DPR		3	DPR bersidang minimal 1x setahun
	Wewenang Utama DPR	20	1	Wewenang DPR = Membentuk UU
			2	RUU dibahas DPR dan Presiden untuk persetujuan bersama
			3	Jika tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam sidang DPR masa itu
			4	Presiden mengesahkan RUU yang disetujui bersama untuk menjadi UU
			5	Apabila RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU
	Fungsi DPR dan Hak DPR	20A	1	DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan
			2	Wewenang DPR = Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
			3	Wewenang DPR = DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas
			4	Ketentuan mengenai hak DPR dan anggota DPR diatur UU
	Pengajuan RUU oleh Anggota DPR	21		Anggota DPR berhak mengajukan RUU
	Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)	22	1	Wewenang Presiden = Dalam keadaan genting, Presiden berhak menetapkan Perpu
			2	Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya
			3	Jika tidak mendapat persetujuan, Perpu harus dicabut
	Pembentukan UU	22A		Ketentuan Pembentukan UU diatur UU
	Pemberhentian Anggota DPR	22B		Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU
VIIA – DPD	Anggota DPD	22C	1	Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu
	Jumlah Angota DPD		2	Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR
	Sidang DPD		3	DPD bersidang minimal 1x setahun
	Susunan DPD		4	Susunan dan kedudukan DPD diatur UU
	Wewenang DPD	22D	1	Wewenang DPD = Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan: a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. perimbangan keuangan pusat-daerah
			2	Wewenang DPD = Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. perimbangan keuangan pusat-daerah Wewenang DPD = Memberikan pertimbangan atas: a. RUU APBN b. RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
			3	Wewenang DPD = Melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR atas pelaksanaan UU mengenai: a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
	Pemberhentian Anggota DPD		4	Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU
VIIB – Pemilihan Umum	Asas Pemilu dan Waktu Pemilu	22E	1	Pemilu dilaksakanan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali
	Tujuan Pemilu		2	Pemilu dilaksanakan untuk memilih: a. Anggota DPR b. Anggota DPD c. Presiden dan Wakil Presiden d. Anggota DPRD
	Peserta Pemilu		3	Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik
			4	Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan
	Penyelenggara Pemilu		5	Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
	Ketentuan Pemilu		6	Ketentuan mengenai Pemilu diatur UU
VIII – Hal Keuangan	APBN	23	1	APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
			2	RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
			3	Apabila RUU APBN tidak disetujui DPR, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu
	Pajak	23A		Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU
	Mata Uang	23B		Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU
	Hal-hal Lain Mengenai Keuangan Negara	23C		Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur UU
	Bank Sentral	23D		Negara memiliki bank sentral yang ketentuannya diatur UU
VIIIA – Badan Pemeriksa Keuangan	Fungsi BPK	23E	1	BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara BPK bebas dan mandiri
	Hasil Pemeriksaan BPK		2	Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
			3	Hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti sesuai UU
	Anggota BPK	23F	1	Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD Anggota BPK diresmikan oleh Presiden
	Pimpinan BPK		2	Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK
	Kedudukan BPK	23G	1	BPK berkedudukan di Ibukota Negara BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi
	Ketentuan BPK		2	Ketentuan mengenai BPK diatur UU
IX – Kekuasaan Kehakiman	Fungsi Kekuasaan Kehakiman	24	1	Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan
	MA dan MK		2	Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan: a. peradilan umum b. peradilan agama c. peradilan militer d. peradilan tata usaha negara Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MK
	Ketentuan Kekuasaan Kehakiman		3	Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur UU
	Wewenang MA	24A	1	Wewenang MA = Mengadili tingkat kasasi Wewenang MA = Menguji peraturan di bawah UU dengan UU Wewenang MA = Diatur UU
	Syarat Hakim Agung		2	Syarat Hakim Agung: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela b. adil c. profesional d. berpengalaman di bidang hukum
	Mekanisme Hakim Agung		3	Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR Setelah disetujui DPR, ditetapkan oleh Presiden
			4	Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh Hakim Agung
	Ketentuan MA		5	Ketentuan MA diatur UU
	Wewenang KY	24B	1	KY bersifat mandiri Wewenang KY = Mengusulkan Calon Hakim Agung Wewenang KY = Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
	Syarat Anggota KY		2	Syarat Anggota KY: a. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum b. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela
	Mekanisme Anggota KY		3	Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
	Ketentuan KY		4	Ketentuan KY diatur UU
	Wewenang MK	24C	1	Wewenang MK = Mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Wewenang MK = Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD Wewenang MK = Memutuskan pembubaran Parpol Wewenang MK = Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu
	Wewenang MK atas Usul Pemberhentian Presiden/Wapres		2	Wewenang MK = Memberikan keputusan atas usul dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD
	Anggota MK dan Mekanisme Anggota MK		3	Anggota MK terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan: a. 3 orang oleh MA b. 3 orang oleh DPR c. 3 orang oleh Presiden
			4	Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
	Syarat Hakim Konstitusi		5	Syarat Hakim Konstitusi: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela b. adil c. menguasai konstitusi dan ketatanegaraan d. tidak merangkap sebagai pejabat negara
	Ketentuan MK		6	Ketentuan mengenai Hakim Konstitusi dan MK diatur UU
	Syarat Menjadi dan Diberhentikan sebagai Hakim	25		Syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur UU
IXA – Wilayah Negara	Wilayah NKRI	25A		NKRI adalah negara kepulauan NKRI berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU
X – Warga Negara dan Penduduk	Warga Negara	26	1	WN = a. bangsa Indonesia asli b. bangsa lain yang disahkan UU
	Penduduk		2	Penduduk = WN dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
	Ketentuan WN dan Penduduk		3	Ketentuan mengenai WN dan penduduk diatur UU
	Hak dan Kewajiban WN dalam Hukum	27	1	Semua WN sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Semua WN wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
	Hak WN atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak		2	Setiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
	Hak dan Kewajiban WN dalam Upaya Bela Negara		3	Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
	Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat	28		a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Keduanya ditetapkan dengan UU
XA – Hak Asasi Manusia	Hak Hidup	28A		Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	28B	1	Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
	Hak Anak		2	Anak berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
	Hak Pengembangan Diri dan Pendidikan	28C	1	Hak untuk: a. mengembangkan diri b. mendapatkan pendidikan c. memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya d. meningkatkan kualitas hidup
	Hak Memajukan Pembangunan		2	Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara
	Hak dalam Hukum	28D	1	Hak atas: a. pengakuan hukum b. jaminan hukum c. perlindungan hukum d. kepastian hukum
	Hak dalam Pekerjaan		2	Hak untuk: a. bekerja b. mendapat imbalan kerja c. mendapat perlakukan yang adil dan layak dalam pekerjaan
	Hak dalam Pemerintahan		3	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
	Hak atas KeWNan		4	Hak atas status kewarganegaraan
	Hak untuk Memilih	28E	1	Hak untuk memilih: a. agama dan beribadah b. pendidikan dan pengajaran c. pekerjaan d. kewarganegaraan e. tempat tinggal f. meninggalkan tempat tinggal g. kembali ke tempat tinggal
	Hak dalam Keyakinan Hati Nurani		2	Hak untuk: a. meyakini kepercayaan b. menyatakan pikiran dan sikap keduanya sesuai hati nurani
	Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat		3	Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
	Hak dalam Komunikasi dan Memperoleh Informasi	28F		Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai media
	Hak Perlindungan dan Rasa Aman	28G	1	Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda miliknya Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
			2	Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Hak memperoleh suaka politik dari negara lain
	Hak Hidup Layak	28H	1	Hak untuk hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
	Hak Perlakuan Khusus		2	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
	Hak Jaminan Sosial		3	Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
	Hak Kepemilikan		4	Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
	Hak yang Tidak Dapat Dikurangi	28I	1	a. hak untuk hidup b. hak untuk tidak disiksa c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani d. hak beragama e. hak untuk tidak diperbudak f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum g. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
	Hak untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminatif		2	Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif
	Hak Kebudayaan		3	Identitas kebudayaan dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman
	Tanggungjawab Negara atas HAM		4	Negara, khususnya Pemerintah, bertanggungjawab atas pemenuhan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM
	Ketentuan UU		5	HAM diatur UU
	Kewajiban atas HAM	28J	1	Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain
			2	Setiap orang wajib tunduk pada batasan HAM yang diatur UU
XI – Agama	Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa	29	1	Negara berdasarkan Ketuhanan YME
	Kebebasan Beragama dan Beribadah		2	Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya
XII – Pertahanan dan Keamanan Negara	Hak dan Kewajiban WN dalam HANKAM	30	1	Tiap WN berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
	Sistem HANKAMRATA		2	Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem HANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
	TNI		3	TNI terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat negara Tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
	POLRI		4	POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tugas POLRI adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
	Ketentuan HANKAM		5	Ketentuan mengenai TNI, POLRI, hubungan keduanya, serta keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan negara diatur UU
XIII – Pendidikan dan Kebudayaan	Hak WN atas Pendidikan	31	1	Setiap WN berhak mendapat pendidikan
	Pendidikan Dasar		2	Setiap WN berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
	Sistem Pendidikan Nasional		3	Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang diatur UU
	Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD		4	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD
	IPTEK		5	Pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa
	Kebebasan Berbudaya	32	1	Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaannya
	Bahasa Daerah		2	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
XIV – Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial	Asas Perekonomian Nasional	33	1	Perekonomian disusun atas usaha bersama atas asas kekeluargaan
	Bidang Produksi Vital		2	Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
	Bumi dan Kekayaan Alam		3	Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebensar-besarnya kemakmuran rakyat
	Prinsip Perekonomian Nasional		4	Perekonomian nasional disusun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip: a. kebersamaan b. efisiensi berkeadilan c. berkelanjutan d. berwawasan lingkungan e. kemandirian f. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
	Ketentuan Perekonomian Nasional		5	Ketentuan Perekonomian Nasional diatur UU
	Fakir Miskin dan Anak Terlantar	34	1	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara
	Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
	Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Umum		3	Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak
	Ketentuan Kesejahteraan Sosial		4	Ketentuan Kesejahteraan Sosial diatur UU
XV – Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Bendera Negara	35		Bendera Negara Indonesia = Sang Merah Putih
	Bahasa Negara	36		Bahasa Negara = Bahasa Indonesia
	Lambang Negara	36A		Lambang Negara = Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
	Lagu Kebangsaan	36B		Lagu Kebangsaan = Indonesia Raya
	Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	36C		Ketentuan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur UU
XVI – Perubahan UUD	Syarat dan Mekanisme Perubahan UUD	37	1	Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika: Diajukan minimal 1/3 jumlah anggota MPR
			2	Usul perubahan UUD diajukan tertulis dan dijelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya
			3	Syarat mengubah UUD: Sidang MPR dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR
			4	Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan jika: Disetujui minimal 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
			5	Khusus mengenai bentuk NKRI tidak bisa dilakukan perubahan
Aturan Peralihan		I		Semua peraturan perundangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD
		II		Semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan baru menurut UUD
		III		MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 Sebelum dibentuk, kewenangannya dilakukan oleh MA
Aturan Tambahan		I		MPR melakukan peninjauan materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003
		II		Dengan ditetapkannya UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal